Sebanyak 25 warga mengikuti Pembinaa Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), di aula Kantor Kelurahan Kota Bambu Selatan (KBS), Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, Kamis (6/6).
Mewakili Biro Hukum DKI, Kepala Bagian Hukum Setko Jakarta Barat, Hilmy Rosyida, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terkait hukum khususnya di Kelurahan KBS.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk pembinaan kelompok keluarga sadar hukum. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta bisa mengetuktularkan pengetahuan yang didapat kepada keluarga, tetangga dan warga masyarakat lingkungan tempat tinggalnya masing masing,” tutur Hilmy.
Lebih lanjut, ia menyebut materi-materi yang disampaikan. Yakni terkait keadilan restoratif atau restorative justice dan peran masyarakat, pembagian waris dalam Islam, pembinaan kadarkum adminduk, serta program penataan dan penertiban kependudukan.
Sekretaris Kelurahan (Sekel) KBS, Kalam Sudin, mengapresiasi kegiatan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) untuk meningkatkan kesadaran mematuhi hukum.
“Atas nama Kelurahan KBS, saya sangat mengapresiasi. Ini bisa meningkatkan kesadaran diri sendiri dan warga dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan nantinya bisa disosialisasikan pengetahuan yang didapat kepada keluarga, tetangga dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu peserta, Awal (40), pengurus RT 01 RW 09 KBS, menyambut baik kegiatan pembinaan kadarkum di wilayahnya. Menurutnya, materi yang disampaikan menambah pemahaman dan pengetahuan terkait aturan hukum yang berlaku.
“Kegiatan ini bagus, dapat pengetahuan tentang hukum. Bisa dapat pembelajaran dan banyak pengetahuan yang didapat,” katanya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta diikuti 25 peserta dari unsur RT/RW, Karang Taruna, ormas, tokoh masyarakat dan lainnya. Menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi DKI, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, dan Disdukcapil DKI Jakarta. (Aji)
