Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025 sebagai predikat Informatif terbaik.
Piagam penghargaan dan plakat diserahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kepada Lurah Palmerah, Zaenal Ngaripin, pada acara Anugerah KIP tahun 2025, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12).
“Alhamdulillah atas capaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Informatif masuk 10 besar terbaik. Ini merupakan capaian kerja sama semua yang ada di Kelurahan Palmerah,” kata lurah palmerah, Zaenal Ngaripin saat dikonfirmasi.
Zaenal mengungkapkan, tahun 2025 ini merupakan keikutsertaan Kelurahan Palmerah tahun ke tiga dengan capaian badan publik. Pada 2023 Kelurahan Palmerah meraih predikat Cukup Informatif, tahun 2024 Menuju Informatif, dan tahun 2025 Informatif (10 Besar Terbaik).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kelurahan Palmerah dan semoga bisa mempertahankan prestasi ini,” ujar Zaenal.
Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, melaporkan penganugerahan KIP menjadi bukti konkret Pemprov DKI untuk mendorong arus keterbukaan informasi publik. Jumlah peserta E-Monev pada 2025 mencapai 829 badan publik.
"Dari jumlah monitoring dan evaluasi yang berjumlah 829, peningkatannya sejak 2019, peserta Monev hanya 72 badan publik. Dan hari ini, Alhamdulillah, sudah mencapai 829," sebut Harry.
Pihaknya menargetkan jumlah peserta yang mengikuti elektronik monitoring evaluasi akan meningkat hingga 1.000 badan publik pada 2026.
"Komisi Informasi menjaga integritas dan memberikan nilai yang sangat objektif, tidak ada titipan satu pun dalam badan publik penganugerahan ini," ujarnya.
Berikut sepuluh badan publik dengan predikat informatif terbaik yaitu Dinas Kebudayaan DKI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI, Pemerintah Kota Jakarta Utara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), RSUD Pasar Minggu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Palmerah, dan SD Negeri 07 Ragunan Jakarta Selatan.
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta yang secara konsisten mendorong untuk keterbukaan publik yang ada di Jakarta. Hal ini tercermin dari lonjakan signifikan jumlah peserta badan publik, dari semula hanya 519 pada tahun sebelumnya, kini menjadi 829 badan publik.
Pramono menegaskan, keterbukaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan badan publik, termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, ia berharap implementasi keterbukaan publik semakin luas sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi.
"Acara ini tentunya menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua, Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Komisi Informasi Keterbukaan Publik untuk membangun kepercayaan, trust, bagi publik terhadap apa yang menjadi pemberitaan atau apa pun tentang Pemerintah DKI Jakarta," jelas Pramono.
Menurutnya, salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut adalah E-Monev, sistem monitoring, dan evaluasi elektronik yang menjadi penilaian keterbukaan informasi publik di Jakarta.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa semangat keterbukaan ini juga telah diimplementasikan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia mencontohkan proses pengisian jabatan, mulai dari Sekda hingga pelantikan 2.700 pejabat eselon III dan IV, yang kini dilakukan secara terbuka dengan prinsip meritokrasi yang ketat dan transparan.
Pramono juga mengapresiasi seluruh penerima penghargaan atas dedikasi dan capaian yang telah diraih.
"Semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi dan membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya. (Aji)
