Permasalahan gizi masih menjadi masalah utama yang perlu dilakukan penanganan secara berkesinambungan. Permasalahan ini kerap terjadi pada tiap siklus kehidupan, terutama saat ibu hamil, bayi, dan balita.

"Faktor penyebab dari akar permasalahan gizi disebabkan oleh pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya, kemiskinan dan penyedian akses pelayanan dan daya beli masyarakat. Yang akan berdampak terhadap ketersediaan dan pola konsumsi pangan, pola asuh perawatan dan pelayanan kesehatan," ujar H. Eldi Andi, Sekretaris Kota Jakbar, saat advokasi lintas sektor dan program dalam upaya pengendalian masalah gizi di Ruang Soewiryo, Blok B, kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (17/10)pagi.

Menurutnya, penanganan permasalahan gizi perlu dilakukan intervensi baik, bersifat sepsifik maupun sensitif. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang lebih banyak peran kesehatan, sementara intervensi sensitif merupakan peran dan tugas di luar peran kesehatan.

Penanganan permasalahan gizi tidak hanya menjadi tugas kesehatan namun juga seluruh sektor dengan tupoksi masing-masing. "Pertemuan ini nantinya akan menghasilkan suatu bentuk rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Jakarta Barat," paparnya.

Kepala Sudis Kesehatan Jakarta Barat, Kristi Watini menjelaskan, kegiatan ini digelar dengan latar belakang masih adanya permasalahan gizi,baik balita kurus dan kurus sekali, stunting dan lainnya.

Terkait dengan itu, Sudis Kesehatan Jakarta Barat mengadakan kegiatan ini dalam upaya mengatasi permasalahan gizi di Jakarta, terutama Jakarta Barat.  "Masalah gizi memang menjadi perhatian khusus pemerintah, dalam upaya penanggulangan," tambahnya.

Advokasi lintas sektor dan program dalam upaya pengendalian masalah gizi dihadiri anggota TP PKK Jakarta Barat, perwakilan bagian kesra kecamatan serta instansi terkait lainnya. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi oleh narasumber dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). (why)