Pemerintah Kota Admistrasi (Pemkot) Jakarta Barat berkolaborasi dengan Forum Kader Posyandu Indonesia (FKPI) mengadakan Gerakan Cegah Stunting yang berlangsung di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Alur, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Senin (6/2).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Kesejahteraan rakyat (Adkesra), Amien Haji, Camat Palmerah, Joko Mulyono, para lurah se- kecamatan Palmerah, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, serta pengurus FKPI.
Adkesra Jakarta Barat, Amien Haji mengatakan, kader dasa wisma se-Jakarta Barat tengah melakukan verifikasi dan validasi data berisiko stunting dan kemiskinan ektrim di wilayah Jakarta Barat, sejak tanggal 2 hingga 16 Februari mendatang.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menelaah data yang dikeluarkan BKKBN terkait 110 ribu balita stunting dan 95 ribu keluarga miskin di DKI Jakarta. "Ini sedikit sensitif terkait data tersebut, makanya kita bergerak melakukan verifikasi dan validasi pada setiap kelurahan di Jakarta Barat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amien menegaskan bahwa berdasarkan penelitian ada korelasi antara kemiskinan dan stunting. Meski begitu, ada dua faktor penyebab utama stunting yakni langsung dan tidak langsung.
Faktor stunting penyebab langsung yakni kurangnya asupan makanan bergizi, dan penyebab tidak langsung seperti tingkat pendidikan, pola asuh tidak tepat dan akses sanitasi tidak layak.
Guna mengatasi masalah stunting, Pemkot Jakarta Barat telah melakukan berbagai upaya, diantaranya delapan aksi konvergensi upaya percepatan penurunan stunting sejak tahun 2021. Selain itu dikeluarkan SK Wali Kota tahun 2022 tentang penetapan lokasi fokus (lokus) stunting.
"Kelurahan Jatipulo menjadi salah satu lokus dalam upaya penurunan stunting di wilayah Jakarta Barat," tuturnya.
Ia pun mengklaim, bahwa upaya yang dilakukan Pemkot Jakbar dalam rangka penurunan stunting menuai keberhasilan.
"Melalui hasil kerjasama semua pihak maka berdampak terhadap prevalensi angka stunting di Jakarta Barat, mengalami penurunan dari 17,8 persen tahun 2021 menjadi 15,2 persen pada tahun 2022," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Amien, Pemkot Jakarta Barat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh FKPI yang turut serta dalam melakukan intervensi penurunan stunting di Jakarta Barat melalui pemberian makanan bergizi selama tiga bulan ke depan.
"Di Jakarta Barat memiliki sebanyak 854 Posyandu dengan enam ribu lebih kader. Saya berharap kegiatan serupa bisa digelar di kelurahan lainnya sehingga target tahun 2024, angka prevelensi stunting di Jakarta Barat dibawah 13 persen," katanya.
Sementara, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Barat, Abdul Aziz menambahkan, pihaknya mendukung program cegah stunting berkolaborasi dengan FKPI.
"Diharapkan program kolaborasi ini dapat menekan angka prevelansi kasus stunting di Jakarta Barat," tambahnya.
Gerakan cegah stunting yang berlangsung di RPTRA Akur, Kelurahan Jatipulo, diisi kegiatan menyuapi ibu hamil kekurangan energi kronis (Bumil Kek), dan Bayi kurang dua tahun (Batuta) serta pembagian paket sembako. (why)
