Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat gencar melakukan patroli kawal hak pilih di delapan kecamatan wilayah Jakarta Barat untuk meningkatkan kabsahan daftar pemilih tetap (DPT).

"Patroli kawal hak pilih di hampir semua kecamatan serentak. Artinya sebelum penetapan DPT itu kan semua teman-teman (Panitia Pengawas Pemilu) kecamatan melakukan crosscheck lagi data pemilih yang ada," jelas Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi, Jumat (27/9).

Lebih lanjut dikatakan Roup, petugas Bawaslu serta jajarannya di kecamatan dan kelurahan mendatangi kantong-kantong pemilih yang dinilai belum masuk dalam DPT.

"Kita mendatangi kantong-kantong pemilih yang dianggap punya potensi untuk tidak terdaftar di data pemilih, misalnya pusat-pusat keramaian warga," sebutnya.

Dijelaskan Roup, patroli itu dilakukan dengan penelusuran data pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT atau tidak.

"Jadi kalau sudah meninggal, tapi masih masuk DPT, kita data lagi untuk direkomendasikan ke KPU nanti," jelasnya.

Penelusuran itu juga, lanjut Roup termasuk TNI/Polri yang sudah mendapatkan surat keterangan (SK) aktif.

"Biar mereka dihapus dari DPT, itu yang aktif ya, ditambah lagi kalau mereka sudah pensiun, mereka juga harus melaporkan, biar bisa kita data juga. TNI/Polri kan nggak bisa nyoblos," ungkapnya.

Hingga kini, jumlah data pemilih yang mesti diperbaiki usai patroli kawal hak pilih itu masih didata oleh pihak Bawaslu Jakbar.

"Masih kita data," pungkasnya. (Aji)