Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko membuka secara daring (online) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dari kantor Walikota Jakarta Barat, Senin (14/2).
Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang dimulai dari Musrenbang kecamatan Cengkareng dan Kalideres, dihadiri sejumlah anggota dewan. Satu diantaranya, anggota DPRD DKI Komisi A, H. Khotibi Ahyar, unsur tiga pilar, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Ia menilai kegiatan ini sangat penting karena melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, khususnya camat dan lurah sebagai manajer wilayah yang memahami betul kondisi masing-masing wilayah.
"Camat dan lurah harus memahami dan memiliki wawasan yang luas terkait kondisi di wilayah. Harus paham dengan persoalan-persoalan yang ada di wilayah," jelasnya.
Terkait hal itu, Yani Wahyu Purwoko, memetakan sejumlah persoalan wilayah yang perlu percepatan penanganan. Sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat dituntaskan dalam rangka pembangunan serta memberikan pelayanan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang dimaksud, diantaranya persoalan bencana banjir dan kebakaran pada sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat, permasalahan missing link, RW kumuh, dan pengelolaan sampah pada lingkup RW.
"Semua permasalahan itu harus ditindaklanjuti dengan tuntas dan dibahas pada musrenbang ini. Kemudian, persoalan dampak perekonomian di masyarakat. Bagaimana kita bisa membuat program-program pelatihan UMKM dan sebagainya, Ini juga menjadi perhatian. Persoalan ini harus ditindaklanjuti manajer wilayah, camat dan lurah, yang dibahas dalam forum musrenbang, dan mendapat usulan-usulan dan saran dari pemangku kepentingan," tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Walikota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko memaparkan, hasil musrenbang tingkat kelurahan beberapa waktu lalu. "Kita sudah menghimpun sebanyak 6985 usulan pada pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan. Alhamdulillah, dari 6985 usulan (90,41 %), semuanya terakomodir. Baik diakomodir usulan tahun 2023, maupun yang dikerjakan di tahun 2022. Hanya 9,5% usulan yang ditolak," tuturnya.
Ia menambahkan, perkiraan anggaran dari 6985 usulan yang diakomodir berjumlah kurang lebih Rp 2,1 triliun. Usulan terakomodir tahun 2023 berjumlah 5781 usulan atau 82,72% dan usulan yang dikerjakan tahun 2022 sebanyak 534 usulan (7,64%). Sisanya, 670 usulan (9,59%) yang ditolak. (why)
