Pemerintah Kota (Pemkot) dan BPS Jakarta Barat menggelar Apel Siaga Pencanangan dan Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi (SE) yang berlangsung di Ruang MH Thamrin, Kantor Wali Kota, Senin (15/6).
Total yang dilepas sebanyak 1.648 petugas SE2026. Pelepasan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yuli Hartono dihadiri Kepala Biro SDM BPS RI, Eni Lestariningsih, Kepala BPS Jakbar Noval serta para Wakil Camat se Jakbar. Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kepala Biro SDM BPS RI, Eni Lestariningsih, menjelaskan kegiatan bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Selain itu, untuk memperbarui data sosial ekonomi rumah tangga sebagai bahan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini diselenggarakan setiap 10 tahun sekali, dengan tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 6, jadi tahun terakhir SE itu adalah 2016. Nah, Sensus Ekonomi ini untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia,” ujar Eni.
Lebih lanjut dijelaskan Eni, pendataan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh gambaran terkini terkait kondisi dan arah perkembangan ekonomi nasional. Melalui sensus ini, BPS akan memetakan seluruh aktivitas usaha, mulai sektor perdagangan, jasa, industri, hingga usaha berbasis digital yang berkembang beberapa tahun terakhir.
“Dalam 10 tahun terakhir ini kita mau melihat pergeseran struktur ekonomi Indonesia itu ke mana. Apakah didominasi usaha digital? Apakah didominasi sektor jasa? atau sektor pertanian? atau sektor industri? Semua dipetakan tanpa terkecuali, termasuk aktivitas sektor pertanian. Jadi, seluruh sektor usaha,” jelasnya.
Eni menambahkan, dibanding sensus sebelumnya, pelaksanaan SE2026 memiliki perbedaan. Selain mendata seluruh sektor usaha, petugas juga akan melakukan pembaruan data karakteristik sosial ekonomi rumah tangga.
“SE2026 dapat dikatakan sebagai sensus ekonomi yang lebih lengkap, karena tidak hanya memetakan sektor usaha, tetapi juga memperbarui data sosial ekonomi rumah tangga,” ujarnya.
Eni menegaskan, untuk mendukung pelaksanaan tersebut pihaknya telah mengerahkan sekitar 251 ribu petugas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.648 petugas ditugaskan melakukan pendataan di wilayah Jakarta Barat.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Ditegaskan, seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya serta tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Kami memiliki semboyan TIR, yaitu Terima petugas dengan baik, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga. Masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Eni.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Jakbar Iin Mutmainnah, Wakil Wali Kota Yuli Hartono, mengajak masyarakat mendukung penuh pelaksanaan SE2026 dengan memberikan data yang akurat kepada petugas.
“Saya berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik. Kegiatan ini penting untuk memperbarui dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan 10 tahun lalu, mengingat kondisi ekonomi dan perkembangan zaman terus berubah,” ujarnya.
Ia menilai ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting dalam penyusunan program pembangunan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan BPS perlu terus diperkuat.
“Kami memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Data itu nantinya akan menjadi landasan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di masa mendatang,” pungkasnya. (Aji)
