Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat akan melakukan evaluasi terhadap bank sampah di Jakarta Barat, terutama  bank sampah unit yang tidak aktif. Evaluasi dilakukan lantaran banyak permasalahan dalam pengelolaan bank sampah.

“Bank sampah yang tidak aktif, baik yang ada di lingkungan RW maupun kelurahan, yuk kita bina kembali bersama-sama. Apa saja sih, masalahnya,” ujar Edi Mulyanto, Kepala Sudis Lingkungan Hidup Jakarta Barat, saat dihubungi terkait pelaksanaan monitoring bank sampah unit  dan komposting di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat, Rabu (10/4)pagi.
Menurut Edi, pihaknya telah menginventarisir berbagai masalah yang menyertai aktivitas pengelolaan bank sampah unit tersebut. Mulai dari tata kelola yang belum baik, minimnya pembinaan, tidak memiliki nasabah, hingga perbedaan harga jenis sampah di BSI dengan lapak/pengepul sampah.

Untuk harga jenis sampah, Edi mengakui, bahwa perlu dilakukan pembinaan secara intensif  kepada masyarakat terkait sistem pembayaran elektronik atau e-money. Sistem ini, selain mengindari kemungkinan beredarnya uang palsu, juga aman dan bebas pungutan liar. Artinya, uang nasabah akan terus terpantau melalui mobile banking.
Sistem pembayaran elektronik ini juga mengindari spekulan harga jenis sampah pada pengepul dan lapak. “Ada juga lapak atau pengepul yang berani dengan harga tinggi, tapi berhutang. Pertama dan kedua pembayaran lancar, namun pembayaran ketiga, mulai berhutang.Intinya,  kami mempermudah pembayaran. Uang yang ditabung di bank sampah tak bakal hilang,”jelasnya. 
Melihat permasalahan tersebut, Pemkot Jakarta Barat berencana melakukan evaluasi bank sampah unit, terutama bank sampah yang tidak aktif.  Selain mengembalikan aktivitas pengelolaan bank sampah, juga upaya Pemkot Jakarta Barat dalam mengurangi volume sampah. “Kebijakan strategis daerah (KSD), yakni pengurangan sampah 30% pada sumbernya. Pengurangan sampah bisa melalui program bank sampah (5%), pengolahan sampah pasar (30%), eco office (20%), sampah sekolah (2%)  dan sebagainya,”tambah Edi. (why)