Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama dengan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka penguatan JKN di ruang pola Kantor Wali Kota Jakbar, Selasa (4/7). Sosialisasi penguatan program JKN diikuti aparatur kecamatan dan kelurahan, anggota PKK dan kader dasawisma. 

Ketua TP PKK Jakarta Barat, Lisniawati meminta kader dasawisma Jakarta Barat membantu pemerintah daerah dalam mendata warga yang belum masuk kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka akan menelusuri pendataan tematik selama sebulan, 1-31 Juli 2023. 

"Saya sudah mengetahui terkait program JKN. Wilayah Jakarta Barat ini untuk kepesertaan JKN sudah lumayan bagus. Berdasarkan keterangan BPJS Kesehatan, 95% warga Jakarta Barat telah memiliki JKN atau BPJS Kesehatan. Sisanya, 5% atau 57 ribu penduduk belum beranggotakan JKN," katanya. 

Lisniawati melanjutkan, berdasarkan informasi BPJS Kesehatan, pihaknya akan berkolaborasi dengan aparatur pemerintah di wilayah dalam menelusuri data warga Jakarta Barat yang belum memiliki BPJS Kesehatan. 

"Mungkin semua mengetahui bahwa perpanjangan tangan kita ke bawah, kami memiliki kader dasawisma. Nggak mungkin, staf kelurahan atau kasie, turun ke bawah untuk menyisir data dari 57 ribu warga tersebut. Mereka (kader dasawisma) akan melakukan secara door to door," ujarnya. 

Sebelum menelusuri warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan, lanjut Lisniawati, pihaknya telah berkoordinasi dengan TP PKK DKI Jakarta dan Pusdatin Keluraga Dinas PPAPP DKI Jakarta, terkait pelaksanaan program penguatan JKN di Jakarta Barat. 

"Data warga di Pusdatin DKI Jakarta akan dipadankan dengan data BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Nantinya data mengerucut. Selanjutnya, data itu yang akan disisir BPJS Kesehatan," tukasnya. 

Kepala Bagian Kesra Kota Jakarta Barat, Abdurrahman Anwar meminta dukungannya pada TP PKK Jakarta Barat, karena memiliki sumberdaya, terutama dasawisma dalam membantu penelusuran data. 

"Sehubungan dilakukan pendataan tematik oleh kader dasawisma  yang rencananya dimulai 1-31 Juli 2023, BPJS diminta berintegrasi dengan PKK agar diperoleh optimalisasi pendataan," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala BPJS Jakarta Barat, Fitria Nurlaila Pulukadang mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dan memastikan seluruh warganya menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Terkait JKN, Fitria menyebut bahwa wilayah Jakarta Barat mengambil peran penting. Pasalnya tiga fasilitas kesehatan rujukan nasional berada di wilayah Jakarta Barat, terutama layanan kesehatan jantung, kanker, serta layanan ibu dan anak. 

Selain dukungan fasilitas kesehatan, lanjut Fitria, warga Jakarta Barat telah mencapai 95% ikut dalam program JKN. Meski begitu masih ada 57 ribu penduduk Jakbar yang belum memiliki BPJS Kesehatan. 

"Inilah yang menjadi PR kami untuk bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta, dalam memastikan jumlah tersebut ada atau tidak, berdomisili DKI Jakarta atau tidak," pungkasnya. (why)