Warga Palmerah Diminta Waspada Penyakit DBD

Kesejahteraan Masyarakat

Kasus demam berdarah dan antisipasi genangan atau banjir menjadi salah satu topik pembahasan di Musrenbang Kelurahan Palmerah, Senin (11/2) pagi. Warga diminta tetap mewaspadai sambil mencari terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. 
Sekretaris Kota Jakarta Barat, H. Eldi Andi menjelaskan,  penanggulangan kasus DBD di wilayah Jakarta Barat, tidak hanya diserahkan pada kader jumantik. Penanggulangannya harus melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat diminta terlibat untuk menjadi jumantik pada masing-masing rumah. Mereka bertugas melakukan kegiatan PSN dengan cara 3M Plus. “Warga harus melakukan 3M Plus, bahkan sekarang 4 M Plus, yakni Menutup, Menguras, Menguburkan, dan Memantau jentik nyamuk seminggu sekali. Sementara Plus-nya, menggunakan kelambu, menanam tanaman lavender dan memelihara ikan cupang,” tutur Eldi, sesaat membuka Musrenbang Kelurahan Palmerah.
Untuk (Plus) memelihara ikan cupang, Eldi menjelaskan bahwa  Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat, akan membantu sebanyak 1500 ikan cupang untuk wilayah Kecamatan Kalideres. Ikan cupang ini bermanfaat untuk memberantas jentik-jentik nyamuk.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai kasus Demam Berdarah, meski angka kasus DBD di wilayah Kelurahan Palmerah, terbilang rendah dibandingkan wilayah lain. “Tetap waspada, karena kasus DBD bisa ditekan atau dicegah dengan cara aktif melakukan PSN,”terangnya.

Terkait antisipasi genangan atau banjir, Wali Kota Jakarta Barat, H. Rustam Effendi telah menginstruksikan kepada jajaran dan instansi terkait untuk memperhatikan kondisi saluran air pada masing-masing wilayah.

Ia meminta pastikan kondisi saluran air tidak tersumbat serta melakukan pengurasan, serta cek kondisi mesin pompa air. “Walikota selalu minta memperhatikan tali-tali air,saluran dan pompa air. Semuanya harus berfungsi dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Lurah Palmerah, Muh. Ilham memaparkan, sejumlah kondisi saluran air yang mampet. Penyebabnya, selain kontur wilayah berbentuk cekungan, juga banyak jaringan utilitas. Permasalahan ini pun telah diusulkan warga melalui musrenbang.

Menanggapi masalah itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Imron menjelaskan bahwa pihaknya mendapat sekitar 700 limpahan dengan anggaran Rp 1 triliun, yang menjadi kewenangan Sudis Bina Marga, tahun 2017.

Banjir limpahan kewenangan itu membuat Sudis SDA, tak berdaya. Mereka tak mampu membereskan semua pekerjaan itu. “Kami pun kordinasi sekaligus konsultasi dengan pak Wahyu (Kakappenko Jakbar). Akhirnya, kami pilah-pilah, minimal kami bisa melakukan pengurasan,”ujarnya.

Sudis SDA Jakarta Barat telah melakukan pengecekan lapangan. Namun pihaknya tak bisa bekerja karena masih banyak jaringan utilitas.”SDA akan bergerak bila sudah clear & clean. Penyelesaian masalah jaringan utilitas, ada pada kordinasi dengan Sudis Bina Marga,” tambahnya. (why)