Lurah Diminta Awasi Pembangunan RPTRA

Pembangunan

Para lurah di Jakarta Barat diminta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan 20 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tahun anggaran 2017. Targetnya, bulan Oktober 2017 mendatang selesai.
"Lurah dan camat cek ke lapangan, karena mau diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, pada awal Oktober," imbuh Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi, saat memimpin rapimkot, di ruang pola kantor wali kota, Rabu (9/8). Jika ada kendala, mereka diminta secepatnya koordinasi dengan instansi lain. “Yang penting, upayakan penyelesaian pembangunan 20 RPTRA.”
Menurut Wali Kota, keinginan gubernur itu terkait telah dilakukan lelang konsolidasi pembangunan RPTRA di Jakarta tahun 2017. Masing masing wilayah mendapat jatah 20 RPTRA. Selain itu,gubernur juga ingin menyelesaikan program-program prioritas hingga masa jabatannya berakhir. "Kalau belum siap, ya bilangnya gubernur copot lurahnya saja,” ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakbar, Fredy Setiawan, mengatakan saat ini tujuh dari 20 RPTRA di Jakarta Barat telah dibangun. Sementara 13 RPTRA lainnya masih menemui kendala, di antaranya aset milik Dinas Kehutanan, bangunan posyandu dalam areal RPTRA di Meruya Selatan, dan ada bangunan warga di areal RPTRA di Kedaung Kaliangke. (why/aji)