Bedah Rumah, Lurah Diminta Lakukan Pendataan

Pembangunan

Para lurah diminta melakukan pendataan rumah tak layak huni di wilayah masing masing terkait program bedah rumah. Sasarannya adalah rumah warga tidak mampu. Kondisi rumah nyaris roboh dan milik sendiri.
"Kebijakan bedah rumah ini berlaku seluruh wilayah di Jakarta. Saya minta lurah dan camat untuk mendata rumah warga yang mau dibedah dan kondisinya sudah rusak," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, saat memberikan pengarahan kepada para lurah, camat dan pimpinan SKPD/UKPD, di ruang pola kantor wali kota Jakarta Barat, Senin (17/4) siang. Menurutnya, program tersebut tidak hanya renovasi saja, melainkan keseluruhan. Artinya, Pemprov DKI akan membuatkan IMB, sertifikat hak milik serta fasilitas lainnya. 
Program bedah rumah sudah diawali di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. "Kalau di Jakarta Barat, kata wali kota, ada sekitar 80 rumah di setiap kelurahan. Itu berarti ada sekitar 4.000 rumah yang dibedah," sebutnya didampingi Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi. Lebih lanjut dijelaskan, Pemprov DKI akan menganggarkan biaya sekitar Rp 20 juta untuk setiap rumah yang bedah. Selain itu, untuk membantu program bedah rumah tersebut, Pemprov DKI juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).
Sementara itu Asisten Pemerintahan DKI, Bambang Sugiyono, mengatakan ada empat kriteria rumah warga yang dibedah, yakni rumah yang dibedah milik warga tidak mampu, kondisi rumah nyaris roboh atau tak layak huni, sesuai zonasi/peruntukan, serta pekerjaan pemilik rumah serabutan.
Program ini nantinya akan melibatkan RT dan RW setempat. Mereka diminta melakukan pendataan terhadap rumah warga yang akan dibedah. "RT dan RW mendata, kemudian mengusulkan rumah yang dibedah kepada lurah. Nantinya, warga turut membantu atau gotong royong membangun rumah warga yang dibedah," katanya. (why/aji)