Pemkot Jakbar Gencar Sosialisasi Stop BAB Sembarangan

Pembangunan

Pemkot Jakarta Barat gencar melakukan sosialisasi stop buang air besar (BAB) sembarangan/ODF (Open Defication Free). Targetnya, semua wilayah kelurahan bebas dari buang air besar (BAB) sembarangan. 
"BAB sembarangan itu terutama di rumah tangga yang gak ada septic tank, jadi main buang aja ke saluran air. Harusnya ada septic tank. Kita juga mengimbau, kita  harapkan ada septic tank pada setiap rumah," ujar Eldi Andi, Sekretaris Kota Jakarta Barat, saat melakukan PSN dan verifikasi ODF di RPTRA Joglo, Jumat (16/11) pagi. 
Menurutnya, sampai saat ini ada 3 kelurahan yang menyatakan bebas dari buang air besar sembarangan. Ketiga kelurahan itu adalah Duri Utara, Pekojan, dan Sukabumi Utara. Pemkot Jakarta Barat menargetkan adanya penambahan wilayah kelurahan yang bebas dari buang air besar sembarangan.
Ia pun menegaskan, buang air besar sembarangan itu akan mencemari lingkungan. Selain menebar bau, saluran air itu kerap menjadi sarang penyakit. "ya kalau BAB sembarangan itu kan kemana-mana kotorannya, dan dalam kotoran itu ada penyakit. Yang penting bagaimana juga kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih.Karena lingkungan yang bersih akan menjadi sehat, dengan sehat kita bisa berusaha. dengan berusaha kita bisa meningkatkan kesejahteraan," tuturnya yang didampingi Kasudis Kesehatan, dr. Weningtyas Purnomo Rini dan Ketua TP PKK Jakarta Barat, Inad Luciawaty Rustam. 
Rencananya, Pemkot Jakarta Barat akan mendeklarasikan bebas BAB sembarangan pada empat wilayah kelurahan lain, yakni Kalideres, Tanjung Duren Selatan, Meruya Selatan dan Joglo. Deklarasi akan dilakukan bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional(HKN) ke-52 pada 12 Desember 2018. 
Di tempat yang sama, Kasudis Kesehatan Jakarta Barat, dr. Weningtyas Purnomo Rini mengatakan, Sudis Kesehatan Jakarta Barat terus berupaya menambah wilayah kelurahan untuk stop buang air besar sembarangan. Sosialisasi kegiatan kerap dilakukan pada setiap kelurahan. "Kami akan mensosialisasikan hal yang sama di setiap kelurahan. Nantinya yang belum sempat dilakukan verifikasi tahun ini, kita mulai pada tahun 2019," kata Weningtyas.(why/aji)