Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah menyampaikan sejumlah program prioritas pembangunan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kota Jakarta Barat tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. 

"Ada enam program prioritas yang menjadi perhatian utama Pemkot Jakarta Barat. Pertama, penanggulangan banjir," ujarnya mengawali paparannya. 

Menurutnya, persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara kolaboratif. Sejumlah penanganan banjir pun akan dilakukan pada tahun 2027, diantaranya revitalisasi rumah pompa Carina Sayang, Pembangunan turap batu kali di saluran PHB,  dan pembangunan sub polder (sodetan) di 39 lokasi titik genangan.

Program prioritas kedua adalah pengelolaan sampah. Ia menyampaikan, volume sampah di Jakarta Barat, sekitar 807 ribu ton per tahun, namun baru sekitar 26 persen yang dapat tertangani.

"Ke depan, kami menargetkan 70 persen sampah dapat dikelola dari sumbernya, sehingga hanya 30 persen yang menjadi residu, Ini akan dilakukan melalui peningkatan kinerja TPS 3R, peningkatan kapasitas bank sampah induk dan bank sampah unit, peningkatan dan repilkasi sekolah adiwiyata, program kampung iklim dan bidang pengelolaan sampah lingkup RW," katanya. 

Selain itu, lanjut Iin, Pemkot Jakbar akan menjajaki kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait pemanfaatan aset lahan di sekitar stasiun sebagai lokasi pengolahan sampah, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk seperti Tambora dan Taman Sari. 

"Dalam jangka pendek, kami akan memanfaatkan lahan milik KAI di delapan stasiun di Jakarta Barat untuk mendukung pengelolaan sampah, terutama pada wilayah yang minim lahan," jelasnya. 

Program prioritas pembangunan ketiga adalah ketahanan pangan melalui urban farming.  Pemkot Jakarta Barat akan mendorong keterlibatan masyarakat, sekolah hingga kelompok tani untuk pemanfaatan lahan terbatas. 

"Tahun ini kita akan menanam labu madu dan melon gold sebagai ikon urban farming Jakarta Barat yang bermanfaat bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita," tutur Iin. 

Program prioritas keempat, lanjut Iin Mutminnah, adalah penanggulangan kemiskinan. Diketahui, tingkat kemiskinan di Jakarta Barat, saat ini berada di angka 3,91 persen. Program yang akan dilakukan meliputi perbaikan kawasan kumuh, bantuan pendidikan, hingga pelatihan kerja.

“Kami fokus di tiga kecamatan, yaitu Tambora, Cengkareng, dan Kalideres. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan,” katanya.

Program prioritas kelima adalah percepatan penurunan stunting yang saat ini berada di angka 17,4 persen. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tingginya prilaku buang air besar sembarangan (BABS). 

Dijelaskan Iin, dari 56 kelurahan, 13 kelurahan diantaranya sudah Open Defecation Free (ODF), sedangkan 42 kelurahan lainnya berkomitmen ODF, serta 1 kelurahan masih OD terbuka.  

“Kami menargetkan seluruh kelurahan di Jakarta Barat dapat deklarasi Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2026 melalui kolaborasi dan swadaya masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iin menjelaskan, program prioritas keenam adalah penguatan kepemudaan. Hal ini penting dalam menghadapi bonus demografi di tengah angka pengangguran yang mencapai 6,02 persen.

"Kami akan meningkatkan pembinaan kepemudaan penguatan karakter, serta membuka lebih banyak peluang kerja untuk menekan angka pengangguran dan kenakalan remaja," ujar Iin. 

Ia menambahkan, seluruh program prioritas itu akan dijalani secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. (why)