Wali Kota Jakarta Barat, HM Anas Efendi memaparkan hasil rapim (rapat pimpinan) DKI Jakarta bersama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono. Salah satunya terkait imbauan agar PNS bekerja lebih giat.
“Plt Gubernur minta juga PNS untuk bekerja lebih giat. Jangan sampai ada kinerja PNS yang menurun hanya karena Plt,” imbuh Wali Kota saat rapim di ruang pola kantor wali kota, Selasa (1/11). Hadir Wakil Wali Kota M Zen, Seko Asril Marzuki, para asisten, pimpinan SKPD/UKPD, camat dan lurah. Terkait aksi demo 4 November mendatang, Plt Gubernur melarang PNS izin dan cuti. “Pelayanan masyarakat harus tetap diutamakan.”
Lebih lanjut diungkapkan, pada rapim tingkat Pemprov DKI dengan Plt Gubernur juga disampaikan lima tugas yang segera dilaksanakan selama menjadi Plt. Lima tugas itu di antaranya menjalankan fungsi pemerintah dan ketertiban umum, memfasilitasi pilkada dan netralitas, memproses dan menandatangani Perda No 12 tentang perubahan organisasi dan struktur pemerintahan. "Setidaknya gubernur akan melihat jumlah personel dan anggaran ASN atas perubahan strukturisasi," ujarnya.
Pada rapim itu Wali Kota juga memaparkan kasus tanah di Sawah Lio, Jakarta Barat. Menurutnya kasus tersebut kembali mencuat karena pemilik sah tanah itu mengadu kepada gubernur. Pemilik tanah meminta Pemprov DKI untuk menertibkan bangunan di atas lahan bukan miliknya.
"Permintaan itu setelah ada keputusan MA yang memenangkan Pemerintah DKI Jakarta terkait dikeluarkannya SPB wali kota saat itu," jelas Wali Kota. Berdasarkan aturan, Pemkot Jakbar boleh melakukan penertiban terkait masalah itu asalkan pemilik sah tanah meminta bantuan kepada Pemkot Jakarta Barat. (why/aji)
20 Mei 2024