Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menggelar Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (8/4).
Forum strategis ini menekankan pada penguatan kolaborasi lintas sektor dan dukungan legislasi guna memastikan angka stunting turun secara signifikan.
Mewakili Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat, Holi Susanto, mengatakan bahwa penanganan stunting memerlukan intervensi yang komprehensif, mencakup 30% intervensi spesifik (kesehatan) dan 70% intervensi sensitif (lingkungan dan sosial).
"Hingga tahun 2023, prevalensi stunting di Jakarta Barat berada pada angka 2,23% atau sebanyak 1.692 balita yang telah ditangani. Namun, tantangan kita masih besar karena terdapat sekitar 72.000 keluarga berisiko stunting yang memerlukan perhatian serius," ujar Holi saat membacakan sambutan Wali Kota.
Ia menambahkan, inovasi seperti urban farming di 92 titik telah berkontribusi pada ketahanan pangan lokal dengan hasil panen mencapai 12 ton, yang menjadi bagian dari upaya intervensi sensitif.
Dukungan kuat datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam forum tersebut. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Hj. Sholikhah, S.Sos.I., memastikan bahwa anggaran untuk penanganan stunting menjadi prioritas utama yang tidak akan dikurangi.
"Kami di DPRD menjalankan fungsi budgeting dan controlling untuk memastikan program ini berjalan efektif. Stunting adalah PR bersama. Saya optimistis dengan kerja keras dari tingkat kota hingga kader di kelurahan, angka ini akan terus menurun," tegas Sholikhah.
Ia juga mengusulkan pendekatan yang lebih humanis dalam edukasi warga agar tidak timbul stigma negatif terhadap istilah stunting di masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusuma Dewi, mengapresiasi penurunan angka stunting yang tercatat pada April ini. Ia menekankan pentingnya edukasi bagi ibu muda terkait pola asuh dan pemberian gizi.
"Banyak tantangan di lapangan, seperti ibu-ibu yang merasa tabu jika anaknya disebut stunting. Di sinilah peran kader PKK dan Posyandu sangat vital untuk terus mengedukasi dan mengajak warga melakukan penimbangan rutin. Harapan kita, sinergi legislatif, eksekutif, dan pengusaha bisa membawa angka stunting Jakarta Barat di bawah 10% tahun depan," kata Hilda.
Kepala Subanppeda Kota Jakarta Barat, Agus Sanyoto, memaparkan rencana tindak lanjut untuk tahun 2026 dan 2027. Pemkot Jakbar telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp180 miliar pada tahun 2026 dan Rp176 miliar pada tahun 2027 untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
"Fokus kami adalah sinkronisasi data dan penguatan sinergi lintas sektor, termasuk perbaikan akses air minum dan sanitasi aman di 8 kecamatan. Kami juga memantau ketat wilayah dengan capaian baik seperti Kembangan dan Taman Sari untuk menjadi model bagi wilayah lainnya," pungkas Agus.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai simbol tekad bulat Jakarta Barat dalam mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing. (Hfz)
