Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mendukung Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam memperkuat komitmen bersama untuk melindungi kelompok rentan dan rawan kekerasan rumah tangga.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengajak jajaran KAI untuk menjadi kolaborator strategis bagi pihak eksekutif. Iin menjelaskan wilayah Jakarta Barat sedang menggencarkan program Sekolah Aman dan Nyaman serta mengaktifkan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat SMP dan SMA.
​"Kami sangat mensyukuri perhatian KAI terhadap perlindungan perempuan dan anak. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, program PIK-R hadir agar remaja bisa menjadi konselor sebaya bagi temannya. Namun, kami di pemerintahan tentu membutuhkan masukan dari aspek hukum agar kebijakan ini memiliki payung regulasi yang kuat," ujar Iin Mutmainah saat menghadiri buka puasa bersama DPD KAI DKI Jakarta di Hotel Ciputra, Grogol Petamburan, Selasa (10/3).
​Pihaknya berharap sinergi dengan para advokat dapat mempercepat target Jakarta Barat meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) secara paripurna pada 2026-2027. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Barat sendiri telah terpilih sebagai locus piloting project untuk kota yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan—termasuk anak, perempuan, lansia, dan disabilitas.
​"Sinergitas ini adalah kunci. Kami sebagai eksekutif perlu komunikasi secara aspek regulasi agar setiap langkah perlindungan kelompok rentan berada di koridor yang tepat. Mari kita bersama-sama mewujudkan Jakarta Barat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga," pungkasnya.Sementara itu, ​Presiden KAI, Nasrullah Nawawi, menjelaskan peran praktisi hukum dalam menjaga ketahanan keluarga untuk menghindari perundungan (bullying), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga dampak negatif pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban paling terdampak.
​"Ketahanan keluarga adalah kunci utama. Jika edukasi hukum dan komunikasi di tingkat rumah tangga berjalan baik, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan," jelas Nasrullah.
Sebagai langkah konkret, KAI telah membentuk wadah spesialisasi bernama Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita, dan Anak untuk memastikan pendampingan hukum dilakukan dengan pemahaman mendalam dan empati terhadap korban.
Kegiatan dihadiri Ketua DPD KAI DKI Jakarta Tuti Susilawati, Wakil Ketua KAI DPD DKI Jakarta dan Tokoh Pemuda Jakbar, Umar Abdul Aziz, Aspem Jakbar Holi Susanto, dan jajaran lainnya, Anggota DPRD Lampung Tengah, Toni Sastra, Presiden KAI, Nasrulah dan Wakil Ketua II DPD KAI DKI Jakarta, Kornelius Naibaho. (Yan)
