Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, Muhammad Noval, menegaskan data masyarakat hasil Sensus Ekonomi 2026 aman dan tak dipakai untuk kepentingan perpajakan.
Hal tesebut disampaikan Noval menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan yang dikaitkan dengan pajak karena narasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa pendataan yang dilakukan BPS murni hanya untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.
“Pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Makanya setiap kita lakukan pendataan apapun selalu kita sampakan bahwa pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak,” jelas Noval saat dikonfirmasi, Rabu (1/7).
Menurutnya, Sensus Ekonomi dilakukan untuk mengetahui struktur ekonomi yang berkembang di masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan selama beberapa tahun terakhir.
Ia menegaskan, dalam proses pendataan tersebut BPS tidak ada hubungan apapun dengan Direktorat Jenderal Pajak.
“Kita semata-mata murni ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa, struktur atau lapangan usaha yang berkembang di masyarakat itu seperti apa, mana lapangan usaha yang dominan di masyarakat, mana pekerjaan yang paling banyak di masyarakat itu apa saja sektornya,” jelas Noval.
Ia juga memastikan keamanan data masyarakat yang dikumpulkan selama proses pendataan berlangsung. Ia menyebut perlindungan data dijamin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta regulasi lain yang berlaku.
“Keamanan data itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang Statistik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku,” tandasnya.
Dalam menjaga keamanan data, sambungnya, BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengamankan sistem dan penyimpanan data masyarakat.
“Di BPS sendiri tentu untuk penanganan data juga tidak sendirian. Salah satunya misalnya adalah pihak BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional, itu juga bersama-sama dengan BPS Insya Allah mengamankan datanya,” ujarnya.
Noval menambahkan, seluruh petugas sensus dibekali integritas agar tidak menyebarkan data masyarakat yang diperoleh selama pendataan.
Menurut Noval, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini juga dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat petugas.
“Sekarang pendataan misalnya lewat HP atau aplikasi, datanya langsung masuk ke server BPS. Jadi petugas juga nggak bisa melihat karena datanya masuk di server BPS,” ungkapnya.
Selanjutnya, setelah proses pendataan selesaiaplikasi yang digunakan petugas juga akan dihapus melalui prosedur resmi agar tidak ada data yang tertinggal di perangkat.
“Setelah selesai pendataan pun nanti ada berita acara penghapusan aplikasi dari petugas. Jadi nggak usah khawatir datanya itu nanti tersebar,” pungkasnya.
Sementara itu, di lapangan sejumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta Barat mengaku kerap ditolak warga karena dicurigai sebagai penipu hingga penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.
Salah satu petugas pemeriksaan sensus ekonomi, A Munajat (43), mengungkapkan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi tantangan terbesar selama proses pendataan berlangsung.
Penolakan paling sering datang dari pelaku UMKM yang khawatir usahanya akan dikenakan pajak lebih tinggi setelah didata.
Menurutnya, hoaks yang beredar luas di media sosial turut memperparah ketakutan warga terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
“Nah itu karena narasi di medsos banyak tuh, katanya sensus buat ngambilin pajak, padahal mah nggak ada urusannya, kita aja beda kok. Jadi, tantangannya pasti banyak banget. Mereka banyak mencurigai ketika teman-teman petugas datang, apalagi yang ditanya soal ekonomi, itu sensitif juga kan,” ungkapnya saat ditemui di wilayah Srengseng, Kecamatan Kembangan.
Meski demikian, sambungnya, ia mengaku tetap berusaha melalukan pendekatan persuasif kepada warga. Bahkan, ia pernah mendatangi sebuah tempat usaha hingga empat kali sebelum akhirnya pemilik bersedia untuk didata.
“Itu bahkan ada yang sudah 3-4 kali baru mau didata. Mereka pikir apa, pajak atau orang penipuan kan’, nah ternyata banyaknya mereka tuh hanya salah paham. Jadi mesti dijelasin dan diyakinin berkali-kali baru mau,” ungkapnya. (Aji)
