​Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2027 di Ruang Wijaya Kusuma, kantor wali kota, Selasa (31/3). 

​Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan, bahwa penyusunan Renja 2027 wajib berpedoman pada tiga poin utama yaitu, selaras dengan RPJMD 2025-2029, sesuai dengan Renstra Kota Jakarta Barat, dan fokus pada prioritas pembangunan DKI Jakarta. Iin mengingatkan jajarannya untuk jeli dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat lantaran adanya keterbatasan anggaran dan efisiensi.

​"Kita tidak bisa mengakomodir semua hal, namun kita harus menganalisis urgensi yang berdampak luas bagi masyarakat. Pastikan usulan hasil Musrenbang, Rembuk RW, usulan langsung, hingga hasil reses DPRD benar-benar dikaji sesuai skala prioritas," katanya. 

​Iin menjelaskan, untuk melakukan pembangunan fisik dengan konsep mixed-use atau penggunaan lahan campuran. Salah satunya urgensi pembangunan kembali Kantor Kecamatan Tambora yang saat ini dinilai sudah tidak layak dan terkendala masalah parkir. Iin mengusulkan pembangunan kantor pemerintah di masa depan bisa bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema CSR.

​"Kita harus berpikir out of the box. Mengingat keterbatasan lahan dan anggaran, mengapa tidak membangun kantor kecamatan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau komersial? Di bawahnya pusat layanan atau UMKM, di atasnya kantor. Jadi masyarakat bisa mengurus administrasi sambil beraktivitas ekonomi," tuturnya.

​Ia juga menekankan pentingnya fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan, seperti penyediaan lift di kantor pemerintahan. 

"Jakarta menuju Kota Global. Kasihan lansia atau ibu hamil jika harus naik ke lantai 3 atau 4 lewat tangga hanya untuk mendapatkan pelayanan," tambahnya.

Selain itu, pihaknya meminta seluruh camat, lurah, dan kepala bagian untuk memastikan anggaran belanja wajib dan mengikat tidak terlewat. 

​"Jangan sampai ada kesalahan kode rekening atau input komponen. Lakukan evaluasi secara berkala agar tidak terjadi pengulangan kesalahan di tahap pergeseran anggaran," pungkasnya.

​Sementara itu, ​Kepala Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Saigor Polmatua Gultom, mengungkapkan bahwa penyusunan Ranwal Renja 2027 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2026. Untuk total pagu anggaran yang diusulkan untuk tahun 2027 mencapai Rp1.065.901.672.177.

​"Nilai usulan pada tahap Ranwal ini tergolong sangat ketat. Secara angka, nilai ini lebih rendah dibandingkan anggaran penetapan tahun 2026, meski masih lebih tinggi dari realisasi tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) telah dibatasi oleh pagu awal dan tidak bisa mengusulkan anggaran secara bebas tanpa urgensi yang jelas," ujarnya. (Yan)