Sebanyak 134 peserta mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa di Grand Ballroom Hotel Mega Anggrek, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa ( 16/9 ).
Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan, Bimtek ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan yang lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kecepatan dan ketepatan pengadaan bisa berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.
"Jadi dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan publik, proses pengadaan kini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan efisiensi, kualitas, dan akuntabilitas," ujarnya.
Firmanudin menuturkan, bahwanya sangat dibutuhkan peran penting dari kompetensi tenaga pengadaan, yang dituntut untuk memiliki pengetahuan mendalam serta keterampilan yang teruji, sehingga mampu melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan integritas tinggi.
"Saya berharap agar kegiatan Bimtek ini benar-benar memberikan pemahaman yang mendalam serta memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun tenaga pengadaan yang kompeten dan profesional," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Jakarta Barat, Aulia menjelaskan, kegiatan diikuti 134 peserta dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaku Pengadaan ini bertujuan menyebarluaskan informasi aturan terbaru, yaitu Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Lebih lanjut, Aulia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman bagaimana menyusun dan membuat dokumen perencanaan yang tepat yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta pembuatan dokumen persiapan pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak.
"Semoga dengan adanya tenaga pengadaan yang memiliki kompetensi yang mumpuni, kita bisa menjamin kualitas pengadaan yang lebih baik, dan pada akhirnya, turut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terpercaya," tandasnya. (Tgh)
