Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat Jakarta tahun 2026, di Ruang Ali Sadikin, Kantor Wali Kota, Rabu (17/6).
Kegiatan yang diselenggarakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) Jakbar tersebut dibuka Asisten Pemerintahan (Aspem) Jakarta Barat Holi Susanto. Dipandu moderator Fachry, Ketua Dekot Jakbar, dialog mengadirkan narasumber Kasat Binmas Polres Metro Jakbar, Kompol Agung Nugroho, dan Akademisi, Nieke Masruchiyah.
Kasubkel Ketahanan Esbak Suban Kesbangpol Jakbar, N Zakiah M, menyebut 80 peserta kegiatan terdiri atas para ketua RT/RW dari delapan kecamatan se Jakbar.
Dijelaskan Zakiah, kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dampak terjadinya konflik sosial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Ibukota Jakarta.
“Adapun tujuannya, terwujudnya situasi wilayah Jakarta Barat yang tetap dinamis, tertib, aman dan kondusif terhadap konflik sosial sehingga berimplikasi secara positif terhadap stabilitas keamanan dan politik pada tingkat nasional yang tentunya akan semakin dinamis, tertib, aman dan kondusif,” tutur Zakiah.
Sementara itu, membacakan sambutan Wali Kota Jakbar Iin Mutmainnah, Aspem Jakarta Barat, Holi Susanto, mengatakan penanganan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
Antara lain bertujuan, menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Guna pencapaian tujuan penanganan konflik, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1210 Tahun 2015 telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jakarta Barat, dibantu unsur pimpinan Forkopimko dan perangkat kota Jakbar dengan tugas mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan konflik sosial.
“Pemkot Jakbar mengapresiasi pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW dan LMK serta organisasi kemasyarakatan yang selama ini aktif membantu pemerintah Kota dalam penanganan konflik terutama dalam pemetaan potensi konflik, pemantauan keamanan dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan potensi konflik,” katanya.
Untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial di Jakarta Barat, tambahnya, Pemkot Jakbar membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial baik pada aktifitas pencegahan konflik, penghentian konflik maupun aktifitas Pasca konflik.
“Melalui dialog interaktif hari ini, kita berkumpul untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan peran aktif dari TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen warga untuk menjaga Jakarta Barat tetap kondusif,” pungkasnya. (Aji)
