Sebanyak 163 peserta mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan yang diselenggarakan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat tersebut dilaksanakan secara daring.

Kepala Sudis PPAPP Jakarta Barat, Dian Anggraini Susanty, menyebut peserta bimtek dari perwakilan dari unsur mitra kerja, UKPD tingkat kota, para camat, lurah sertadan TP PKK Kota Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat agar memahami pengertian dan tujuan tentang perlu adanya PUG.

"Kami berharap kegiatan bisa menghasilkan perangkat daerah yang mampu menyusun perencanaan penganggaran responsif gender di Kota Administrasi Jakarta Barat. Sehingga terlaksana program yang responsif gender di semua sektor pembangunan," tutur Dian.

Kegiatan digelar secara daring, kegiatan rencananya berlangsung selama dua hari, 9 dan 10 Juni 2026, mulai pukul 09.00 hingga 15.00.

Para peserta mendapat berbagai materi yang disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA RI, Dewa Ayu Laksmi, Tenaga Ahli Nasional PUG, Yurni Satria dan Pakar Gender dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yulius Hendra Hasanuddin.

Berbagai materi yang disampaikan antara lain terkait revitalisasi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender, serta urgensi perencanaan penganggaran responsif gender pada pemerintah daerah.

"Dengan narasumber yang kompeten menyampaikan berbagai materi ini, kami berharap kegiatan bisa menghasilkan output maksimal," pungkas Dian.

Sementara itu, menyampaikan sambutan Wali Kota Jakarta Barat, Kepala Bagian Kesra Setko Jakbar Abdurrahman Anwar, menekankan pentingnya kegiatan Bimtek yang didukung oleh seluruh UKPD, mitra kerja dan jajaran Pemkot Jakarta Barat.

“Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang PUG serta meningkatkan kemampuan para perencana disetiap UKPD dalam menyusun sebuah perancangan dan penganggaran yang responsif gender,” katanya.

Melalui kegiatan ini diharapkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender tidak akan terjadi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong jajaran Pemkot Jakarta Barat semakin responsif terhadap isu-isu kesenjangan gender di semua sektor pembangunan.

"Sehingga hasil akhirnya terwujud pembangunan yang setara dan berkeadilan di Kota Administrasi Jakarta Barat," katanya. (Aji)