Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II menggelar pertemuan strategis guna memperkuat kualitas pendidikan dan keamanan pelajar di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Kantor Wali Kota, Rabu (13/5).

Kegiatan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni pencegahan tawuran melalui platform digital, penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program pendidikan.

“Diperlukan kolaborasi dari seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pemangku kepentingan agar program pendidikan berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Firmanudin juga menekankan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang layak.

“Kita harus memastikan setiap anak di Jakarta Barat memperoleh hak yang sama untuk pendidikan tanpa terkecuali. Diperlukan sinkronisasi data dan keterlibatan aktif masyarakat agar tidak ada anak yang tertinggal,” katanya.

Selain itu, Pemkot Jakarta Barat turut menyosialisasikan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga persiapan menuju perguruan tinggi.

Firmanudin berharap seluruh tahapan penerimaan murid baru dapat berjalan transparan, objektif, dan akuntabel melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat menghadirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Diding Wahyudin, memaparkan implementasi teknologi dalam pengawasan siswa melalui penguatan program pencegahan tawuran berbasis ekosistem digital “Sekolah Pintar”.

“Kami menggunakan ekosistem digital untuk pengawasan lokasi dan aktivitas siswa secara ketat. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar potensi tindakan negatif di luar jam sekolah dapat dideteksi lebih dini,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, isu perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menilai perundungan masih menjadi tantangan serius yang dapat berdampak terhadap kesehatan mental, perkembangan karakter, rasa aman, hingga prestasi belajar peserta didik.

Upaya pencegahan perundungan dinilai perlu dilakukan melalui penguatan kebijakan, budaya sekolah yang positif, pendidikan karakter, serta literasi digital dengan melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Beberapa langkah yang ditekankan antara lain menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, memperkuat pendidikan karakter dan empati sosial, serta menghadirkan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus perundungan yang cepat, aman, dan transparan.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Polres Metro Jakarta Barat, Kodim, para kepala suku badan dan suku dinas, Satpol PP, serta perwakilan camat dan lurah se-Jakarta Barat. (Tgh)