Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat memastikan penerapan kesetaraan pada Pengarusutaman Gender (PUG) mulai dari kebijakan publik hingga pelayanan sosial pada masyarakat.
Pada sambutannya Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (AdKesra) Jakarta Barat, Amien Haji mengatakan, pada dua tahun lalu Jakarta Barat berhasil meraih penghargaan Nindya dalam penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG).
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan berbasis gender sekaligus wujud komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.
“Namun penghargaan itu bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan titik awal untuk langkah-langkah yang lebih besar dan bermakna. Kita harus memastikan kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kebijakan publik hingga layanan sosial,” ujar Amien pada rapat koordinasi persiapan Evaluasi Mandiri Pengarusutamaan Gender (PUG) di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (1/9).
Dikatakan Amien, bahwa evaluasi mandiri PUG bukan sekadar melihat hasil, melainkan juga mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang masih dihadapi. Ada tiga fokus utama yang harus diperhatikan, yakni pemetaan kesenjangan, penguatan kapasitas SDM aparatur, serta inovasi program dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil.
“Kesetaraan gender bukan hanya isu moral, melainkan landasan penting dalam menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan akademisi,” katanya.
Pada moment yang sama, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat, Noer Subchan mengungkapkan bahwa evaluasi mandiri PUG merupakan amanat dari berbagai regulasi, termasuk Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2011. Dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat pemahaman teknis perangkat daerah, serta mendorong kualitas data dan pelaporan PUG.
“Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya laporan evaluasi mandiri dari masing-masing perangkat daerah, teridentifikasinya capaian dan tantangan, serta terbangunnya komitmen bersama dalam mendukung pembangunan yang responsif gender,” jelasnya.
Kegiatan diikuti seluruh UKPD dan SKPD Pemkot Jakarta Barat dengan mengundang narasumber Perencana Ahli Madya Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI, Anggin Nuzula dan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Yulius Hendra Hasanuddin. (Lam)
