Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) di Ruang Pola Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kegiatan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, pemangku kepentingan, sektor swasta dan akademisi.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengapresiasi kehadiran para stakeholder dari unsur perusahan dan perwakilan universitas seperti Untar, Binus, Univ. Mercu Buana dan Trisakti.
Menurutnya, Forum CSR merupakan wadah Creative Financing untuk menjawab keterbatasan anggaran daerah dan kendala administratif birokrasi.
"Forum CSR ini diposisikan sebagai solusi proses birokrasi formal seperti Musrenbang seringkali memakan waktu lama, sementara persoalan di masyarakat membutuhkan penanganan cepat. Kuncinya adalah kolaborasi pemerintah dan swasta," katanya, Senin (27/4)
Dilanjutkan Iin, Pemeritmah Kota Administrasi Jakarta Barat telah memetakan sejumlah program prioritas yang akan dikerjasamakan melalui forum ini. Salah satunya adalah target pengurangan titik banjir secara signifikan di 33 kelurahan pada tahun 2027.
Implementasinya meliputi pembangunan saluran air menuju Kali Angke melalui konversi sisa kewajiban perusahaan. Selain itu, isu lingkungan saat ini juga menjadi sorotan utama.
Dijelaskan Iin, dengan kapasitas Bantar Gebang yang kian terbatas, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menargetkan pengurangan sampah dari sumbernya hingga sebesar 70 persen. Karena itu, Iin mengajak sektor swasta dan instansi pemerintah menjadi kantor percontohan dalam gerakan pemilahan sampah.
Forum ini juga akan menyasar penataan kawasan industri konveksi di Tambora serta program ketahanan keluarga melalui urban farming dan pemberdayaan perempuan bersama organisasi seperti IWAPI.
Selain itu, Iin menjelaskan bahwa isu kesehatan juga menjadi agenda mendesak. Menurutnya, Jakarta Barat menargetkan deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan pada Juni 2026.
"Kami masih menemukan wilayah, seperti di Tomang, yang memerlukan perbaikan sanitasi. Pembangunan MCK Komunal akan dilakukan melalui kemitraan dengan akademisi, Baznas Bazis dan perusahaan seperti PAM Jaya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum CSR DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo menyatakan bahwa forum ini akan menjadi jembatan strategis agar program sosial dunia usaha lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.emeitunya, keberlanjutan bisnis pelaku usaha juga sangat bergantung pada kesejahteraan sosial di lingkungan sekitarnya.
Forum yang dibentuk di tingkat kota ini menurut Aldi akan berperan memberi asistensi kepada badan usaha agar kegiatan CSR mereka mendukung keberhasilan bisnis sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai langkah awal, telah dipilih jajaran Care Taker pengurus Forum CSR Jakarta Barat.
"Melalui forum ini, diharapkan sinkronisasi program Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan lebih transparan dan berdampak luas pada pengentasan kemiskinan serta kualitas lingkungan di Jakarta Barat," tandasnya.
Sebagai informasi, struktur kepengurusan lengkap yang mengusung konsep kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Media, dan Masyarakat) direncanakan akan dikukuhkan dan dilantik secara resmi pada 30 April 2026 mendatang. (Hfz)
