Sebanyak 100 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kelurahan, kecamatandan kota Jakarta Barat dibekali bimbingan teknis sebaga mata dan telingan untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah.
"Mereka (FKDM) yang mungkin sudah dilantik, diharapkan banyak berkontribusi dan bekerjasama karena FKDM merupakan mitra kerja pemerintah. Bapak ibu sebagai 'mata dan telinga' kita harus mendeteksi dini setiap permasalahan di wilayah," ujar Kepala Sub Tata raja Bagian Tata Pemerintahan Setko Jakarta Barat, Muhammad Azis, pada pelaksanana Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2026 di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (22/4).
Lebih lanjut, dijelaskan Azis, dirinya meminta anggota FKDM Jakarta Barat lebih pro aktif dalam melihat setiap permasalahan dengan mendeteksi dini kerawanan di wilayah.
"Jadi FKDM pro aktif dalam memberikan informasi kepada kelurahan, kecamatan maupun tingkat Wali Kota Jakarta Barat," katanya.
Selain itu, Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman, dan pembelajaran bagi setiap anggota FKDM kelurahan, kecamatan dan Kota Jakarta Barat.
"Kegiatan ini bukanlah sekadar seremonial saja, namun diharapkan bisa ditingkatkan jalinan kerjasama. Saya pun yakin Suban Kesbangpol Jakarta Barat juga menggelar kegiatan ini dengan sungguh-sungguh," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat, Tumpal Matondang menuturkan, pelaksanaan FKDM diikuti sebanyak 100 peserta yang terdiri dari anggota FKDM, tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan d,alam mendeteksi dini.
"Tujuannya dalam upaya meningkatkan kepekaan, kesiapsiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi ancaman dan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan sosial kemasyarakatan di wilayah Jakarta Barat," ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan bimbingan teknis menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya perwakilan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Triwahyu Prasetyo dan Lukman Hakim Piliang. (Why)
