Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat berkomitmen menata kawasan sekitar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jalan Sakti, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jakarta Barat, yuli Hartono saat menerima audiensi pihak Pusdiklat Pajak Kemanggisan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (24/6).

Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono, menyampaikan bahwa Pemkot Jakarta Barat akan menindaklanjuti sejumlah masukan terkait penataan kawasan seiring rencana pembangunan Kantor KPP Pratama di area kompleks Pusdiklat Pajak.

Menurutnya, berbagai perangkat daerah terkait, seperti Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat, serta unsur wilayah Kecamatan Palmerah akan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas kawasan dan ruang publik di sekitar lokasi.

"Kami menginstruksikan unit-unit terkait untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dan melakukan penataan kawasan sekitar Pusdiklat Pajak Kemanggisan agar lebih tertata, nyaman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Yuli.

Dalam kesempatan tersebut, Yuli juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung program pemilahan sampah guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

"Sesuai arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemilahan sampah dari sumber harus menjadi budaya bersama agar pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan, Budi Harsono, menyampaikan sejumlah usulan terkait penataan kawasan, pengelolaan kebersihan, dan perbaikan infrastruktur di sekitar kompleks Pusdiklat.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya berharap terdapat kesinambungan program penataan pada area di sisi timur, selatan, dan barat kompleks Pusdiklat Pajak sehingga kawasan tersebut menjadi lebih tertata dan representatif.

Selain itu, pihak Pusdiklat juga mengusulkan penataan sistem pengelolaan sampah, termasuk opsi relokasi lokasi pengumpulan sampah. Apabila relokasi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, diperlukan pengaturan operasional armada pengangkut sampah agar tidak menimbulkan antrean kendaraan yang mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan.

Usulan lainnya adalah perbaikan sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan yang mengalami kerusakan sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat atas penerimaan dan tindak lanjut terhadap berbagai masukan yang kami sampaikan. Kami berharap solusi terbaik dapat segera diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang baik," ujar Budi Harsono. (Hfz)