Para camat dan lurah di Jakarta Barat diminta mencari lahan untuk pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Jika ada warga yang bersedia lahannya dibebaskan, mereka diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Gubernur minta pembangunan RPTRA ada pada tiap-tiap RW. Lurah diminta mencari lahan warga yang mau dibebaskan. Karena anggaran RPTRA tahun 2017 besar, diserahkan kepada wali kota senilai Rp 500 milyar," ujar Wali Kota Jakarta Barat HM Anas Efendi, saat penutupan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK), di gedung Siti Maryam, Jalan Kedoya Raya, Kelurahan Kedoya Utara, Kamis (29/9).
Dikatakan, RPTRA memiliki manfaat sebagai tempat interaksi, silaturrahmi dan berkumpulnya masyarakat. Selain itu, RPTRA bisa dijadikan tempat untuk bersosialisasi, memberikan edukasi kepada anak-anak, dan berbagai aktifitas lainnya.
Melihat manfaat yang begitu besar, Wali Kota meminta kerjasama masyarakat agar program unggulan Gubernur DKI itu bisa terlaksana dengan baik. "Pemerintah tengah mencari masyarakat yang mau membebaskan lahannya untuk pembangunan RPTRA," katanya.
Berdasarkan informasi, saat ini belum seluruhnya kelurahan di Jakarta Barat terdapat RPTRA. Dari 56 kelurahan yang ada di Jakarta Barat, sekitar 37 kelurahan di antaranya belum memiliki RPTRA. Wali Kota meminta Asisten Pemerintah untuk menginventarisir wilayah kelurahan mana yang tersedia lahan dan bisa dibangun RPTRA. (why/aji)
20 Mei 2024