page loader

BERITAKota Administrasi Jakarta Barat

Pemkot Jakbar Mampu Kendalikan Permasalahan Gizi

12 Februari 2019
| | |
|
  CETAK
Pemkot Jakbar Mampu Kendalikan Permasalahan Gizi

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bisa dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan gizi di wilayah Jakarta Barat. Kegiatan ini tentunya memerlukan anggaran cukup besar.

“Bicara makanan tambahan,ini anggarannya cukup besar. Misalnya, wilayah Kapuk, bisa menganggarkan sekitar Rp 600 juta PMT dalam setahun. Jauh lebih besar, bila diberikan kepada siswa sekolah, dibawah naungan Sudin Pendidikan,” ujar  Yunus Burhan, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat usai membuka Hari Gizi Nasional ke-59 di Blok B, Kantor Walikota Jakarta Barat, Selasa (12/2)pagi.  

Menurutnya, pemberian makanan tambahan ini diprioritaskan pada siswa sekolah dengan latar belakang keluarga kurang mampu. Ini juga membutuhkan anggaran tidak sedikit. Diperkirakan bisa mencapai Rp 1 miliar/sekolah.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi salah satu tindakan dalam upaya mengatasi 3 permasalahan gizi di wilayah Jakarta Barat. Ketiga masalah itu adalah gizi kurang, stunting, dan obesitas. Sehingga butuh suatu gerakan yang melibatkan lintas sektor.

Pemkot Jakarta Barat meyakini mampu mengendalikan ketiga masalah gizi tersebut. Hal itu terlihat terlihat prosentase jumlah kasus yang masih rendah. “Kalau prosentasenya, dari 100 ribu warga, hanya 10 persen mengalami tiga masalah. Ini tidak terlalu besar, masih bisa dikendalikan. Balita gizi kurang itu bukan berarti kurang gizi, tapi ada penyakit bawaan yang menyertainya, seperti  lahir terkena penyakit paru-paru, jantung, dan sebagainya. Jadi bukan murni karena masalah gizi. Tapi bila dikategorikan anak, memang ini balita gizi kurang dibawah garis merah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sudis Kesehatan, Weningtyas Purnomo Rini menjelaskan, peringatan Hari Gizi Nasional ke-59, tingkat kota Jakarta Barat, difokuskan pada penanganan ketiga masalah tersebut yakni  gizi kurang, anak dengan stunting dan obesitas.

Penanganan ketiga masalah itu tidak sepenuhnya menjadi tugas Sudis Kesehatan, tapi melibatkan lintas sektor seperti Sudis KPKP,Sosial, UKM dan sebagainya.  “Terpenting adalah penanganan permasalahan gizi. 30 % penanggulangan masalah kesehatan ditangani Sudis kesehatan dan 70 persen dilaksanakan tim UKPD terkait,”tuturnya. (why)  




client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo